Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Di kecamatan pemekaran di Kota Pekanbaru nantinya pengajuan perubahan data kependudukan akan dilakukan bertahap. Diketahui, akibat pemekaran ini, terdapat 257 ribu data kependudukan yang harus diubah. Pemekaran sejumlah kecamatan baru itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Irma Novrita, masyarakat dapat mengajukan perubahan data mulai awal tahun 2021. Adapun perubahan data bisa diajukan setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di kecamatan yang baru terbit. Permendagri itu diperkirakan akan keluar awal tahun depan.

"Kami sedang berupaya agar awal tahun nanti masyarakat bisa mengajukan perubahan data," ucapnya, Rabu (23/12/2020).

Disampaikannya, pengajuan perubahan data tidak sekaligus sebab akan berlangsung secara bertahap. Pengajuan blangko KTP elektronik atau e-KTP, imbuhnya, nantinya menyesuaikan jumlah masyarakat yang mengajukan perubahan data.

"Jadi, kalau ada pengajuan 10 ribu, ya kami ajukan sebanyak itu. Kalau ada penambahan, ya kami tambah," tuturnya.

Nantinya, sambungnya, masyarakat dapat melakukan pengajuan berkas perubahan data di kelurahannya masing-masing. Kemudian, petugas menerima berkas pengajuan perubahan di kelurahan.

"Masyarakat tidak mungkin ajukan sekaligus. Jadi, bisa dibagi jadwal pengajuan agar tidak ada kerumunan," paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya menargetkan proses perubahan data ini berlangsung selama enam bulan. Di sisi lain, ia pun memastikan proses cetak e-KTP tidak ada permasalahan.

"Kami juga lakukan sosialisasi juga kepada masyarakat perihal perubahan data ini," tuntasnya.(rzt)