Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Evaluasi penilaian kinerja atau Sakip terhadap 45 organisasi perangkat daerah (OPD) pada Selasa (29/12/2020) digelar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Kendati terdapat ada kenaikan, tetapi masih belum sesuai harapan. Menurut Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus MT, penilaian terhadap OPD oleh interen pemerintah yang disebut dengan Sakip itu hasilnya tahun ini secara umum naik. Namun, naiknya tidak signifikan seperti yang diharapkan.

"Karena 2018 kami dapat nilai C. Kemudian, di 2019 naik ke CC. Nilai yang tertinggi itu adalah AA," ucapnya.

Disampaikannya, Sakip itu sejatinya disiplin di dalam literasi, yakni mencatat dan melaporkan semua aktivitas. Itu berarti, kenaikan yang terjadi dari CC ke B di tahun 2020 ini belum sesuai harapan karena potensi untuk lebih baik ada. Ia menambahkan, dari 45 OPD termasuk kecamatan, masih ada yang turun sekitar 14. Meski turunnya kecil, tetapi tetap saja turun. Dalam pandangannya, hal ini cukup merugikan.

"Mestinya kan naik. Secara keseluruhan naik, tapi belum sesuai harapan," jelasnya.

Dalam catatannya, fungsi pengawasan melekat kepala dinas belum berjalan dengan baik. Masing-masing dinas, imbuhnya, harus membuat laporan literasi kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan serta pelaporan. Sekretaris dan Kepala OPD, sambungnya, bagaimana menjalankan fungsinya sebagai pengawas melekat terhadap aktivitas.

"Kira-kira begitu (pengawasan belum maksimal). Pengawasan melekat, mestinya pimpinan OPD itu kan tugasnya, salah satunya, pengawasan melekat kepada bawahan," paparnya.

Sakip sendiri merupakan disiplin dalam melakukan literasi di dalam semua kegiatan pembangunan yang dilakukan OPD. Wali Kota memandang, itu belum terlaksana dengan baik. Sudah ada peningkatan, kata dia lagi, tetapi belum sesuai harapan sebab harapannya pada tahun ini bisa mendapatkan A, tetapi ternyata baru mendapat B.

"BB saja belum dapat. Terima kasih memang atas usaha, upaya dari CC menjadi B, tapi target kami maunya A," bebernya.

Di samping pengawasan melekat tersebut, Pemko pun mengevaluasi indeks kepuasan masyarakat. Ternyata, yang dilakukan dengan perubahan dan inovasi, sebagian belum tersampaikan kepada masyarakat.

"Penilaian masyarakat sepertinya belum merasakan perubahan yang telah kami lakukan dengan penggunaan teknologi IT," tutupnya.(rzt)