Gedung DPRD Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Hasil keputusan Paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau yang ketok palu dinihari tadi, Kamis (10/10/2019), ditolak oleh Fraksi Gerindra DPRD Riau. Mereka menilai paripurna penetapan AKD dituding tidak sesuai dengan Tatib (Tata Tertib) DPRD.

"Penetapan AKD tadi malam tadi menyalahi aturan. Kedua, kami mau jangan ada lagi nuansa Pilpres di DPRD ini, nggak ada lagi 01 dan 02. Kami mau kebersamaan dalam membangun Riau ini," ucap Ketua Fraksi Gerindra, Husni Thamrin, Jumat (11/10/2019).

Ia menerangkan, di tingkat nasional saja semua partai sudah mulai berangkulan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. Akan tetapi, sambungnya, hal itu tidak tercermin dalam pembahasan AKD di DPRD Riau. Disampaikannya, selama pembahasan AKD di internal DPRD, Gerindra tidak pernah diajak berunding membahas AKD itu. Bahkan, dalam pandangannya paripurna tadi malam sengaja dipaksakan.

"Kami tidak pernah diajak, tahu-tahunya kami diundang rapat dan dalam rapat itu kami minta pengesahan AKD ini Senin dan sudah di-oke-kan oleh Eet (Indra Gunawan) Ketua. Kami pulang memberitahu anggota lain, tahu-tahu rapat digelar malam tadi," tuturnya.

Ia menyebut, hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menyatakan bahwa setiap fraksi harus mengusulkan anggotanya dalam AKD.

"Kalau kami belum memasukkan nama, tentunya sidang harus di skor 2x24 jam. Jadi, paripurna tadi malam itu menggunakan Tatib yang mana?" tanya dia.

Oleh sebab itu, kata dia lagi, Fraksi Gerindra dan dua fraksi lainnya, yakni PAN dan PKS akan menggelar paripurna tandingan.

"Kami mau gelar paripurna tandingan, Kami kan DPRD 02. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dulu bersama PAN dan PKS," tutupnya.(rzt)