Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sejak empat hari terakhir sudah berlangsung Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Akan tetapi, masih ada tempat usaha maupun masyarakat yang menyalahi aturan. Menyikapi itu, DPRD Kota Pekanbaru memaklumi hal ini karena masyarakat masih harus menyesuaikan dirinya. Namun, imbuhnya, penindakan dan penegakan peraturan harus dilakukan.

"Sosialisasi, pembinaan, dan juga sanksi harus ditegakkan, yang mana dengan pemberian sanksi diharapkan dapat menimbulkan efek jera di tengah masyarakat. Ini kalau dibiarkan nggak bakalan habis. Kemarin, rekor baru yang kena sampai 303 orang," ucap Anggota DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, Ahad (20/09/2020).

Ia mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Oleh sebab itu, ia meminta sosialisasi itu harus dilakukan secara masif lagi. Bahkan, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Kecamatan Tampan ini pun meminta agar Ketua RT dan RW yang ada di Kecamatan Tampan untuk turut dilibatkan dalam sosialisasi PSBM ini.

"Tampan ini kalau dibiarkan luar biasa. Hampir 20 hingga 25% penduduk Kota Pekanbaru ada di Tampan. Jadi, kalau Tampan sendiri bermasalah, ini efeknya luar biasa untuk Pekanbaru. Ini peraturan harus ditegakkan dan ajak masyarakat untuk bersama-sama perangi corona," tuturnya.

Adapun PSBM yang diterapkan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 160 Tahun 2020. Diketahui, seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat mulai pukul 21.00 Wib hingga pukul 07.00 Wib dibatasi. Di samping itu, dalam PSBM ini, terdapat 23 usaha dan instansi tertentu yang boleh tetap buka atau pengecualian.(rzt)