Aksi damai FK RT/RW Pekanbaru, Senin (14/12/2020).

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak sanggup membayar tuntutan insentif yang diminta 12 bulan oleh FK RT/RW dalam aksi damai mereka pada Senin lalu. Menurut Asisten I Setdako Pekanbaru, Azwan, pada tahun ini terdapat sembilan bulan pembayaran insentif RT/RW.

Adapun rinciannya, enam bulan pembayaran untuk tahun 2020 dan tiga bulan lagi merupakan pembayaran tunda bayar insentif tahun 2019.

"Kemampuan anggaran hanya untuk bayar 6 bulan saja dan tunda bayar di tahun lalu 3 bulan. Jadi, 9 bulan yang dibayarkan," ucapnya, Selasa (15/12/2020).

Disampaikannya, untuk tahun 2021, Pemko sudah menganggarkan sebanyak 12 bulan. Akan tetapi, untuk yang belum dibayarkan sebanyak 6 bulan pada tahun 2020 ini menunggu hasil audit BPK. Apabila disetujui BPK, Pemko Pekanbaru dapat membayarkan insentif sebanyak enam bulan yang belum dibayarkan pada tahun 2020.

"Kalau (BPK) boleh, nanti tergantung kemapuan keuangan daerah. Itu bukan gaji, itu insentif," jelasnya.

Ia menerangkan, tunjangan, insentif, dan honorarium bukan merupakan gaji atau hak sebab merupakan biaya operasional. Terlebih, imbuhnya, RT/RW adalah organisasi sosial masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Maka pemerintah memberikanlah bentuk perhatian berupa insentif. Dulu RT/RW juga enggak ada gaji. Itu bukan gaji, itu biaya operasional," tegasnya.

Ditambahkannya, apalagi saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam pandangannya, banyak terjadi pergeseran anggaran untuk percepatan penanganan covid.

Untuk diketahui, dalam SK Walikota, RT/RW diberikan insentif untuk RT sebesar Rp500 ribu, sedangkan RW Rp600 ribu. Jumlah penerima insentif RT dan RW di Kota Pekanbaru mencapai 3.844 orang, rinciannya 763 orang Ketua RW dan 3081 orang Ketua RT yang tersebar di 83 kelurahan.(rzt)