Indra Gunawan Eet.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Hasil pemeriksaan dan pengawasan terkait dugaan penyalahgunaan helikopter BNPB untuk kegiatan partai politik oleh Ketua DPRD Riau yang juga Sekretaris Golkar Riau, Indra Gunawan Eet pada 12 Agustus dan 22 Agustus 2020 disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami sudah turunkan tim untuk melakukan pemeriksaan penyalahgunaan helikopter BNPB di Riau yang tak sesuai prosedur," ucap Inspektorat II BNPB, Yulianto, saat pertemuan secara virtual yang dipandu Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, Senin (31/8/2020).

Menurut pemeriksaan tim BNPB di lapangan, imbuhnya, ada dua hal yang disampaikan. Pertama, segala biaya yang dikeluarkan terkait penggunaan helikopter di luar prosedur, tidak akan dilakukan pembayaran oleh BNPB.

"Dan BNPB tidak bertanggung jawab ada penggunaan helikopter penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di luar prosedur," katanya.

Kedua, kewenangan penggunaan helikopter oleh BNPB sudah diserahkan ke pemerintah daerah Riau, dalam hal ini Komandan Satgas Karhutla di daerah, untuk penggunaan helikopter dalam rangka penanganan darurat Siaga Bencana Asap akibat Karhutla Riau.

"Sehingga segala perhitungan kegiatan penggunaan helikopter diserahkan sepenuhnya oleh pimpinan daerah sesuai apa yang ditetapkan penggunaannya untuk penanganan Karhutla," paparnya.

Lantas, bolehkah helikopter BNPB boleh digunakan untuk kegiatan partai politik?

"Jadi, ini soal prosedur pemanfaatan penerbangan saja," tuturnya.

Terkait adanya sanksinya bagi penanggung jawab helikopter BNPB di Riau, ia tidak menjawab dengan tegas soal itu.

"Ini soal penggunaan heli, kami (BNPB) sewa dan kami bayar per jam untuk penanganan Karhutla. Jadi, di luar dari kegiatan tersebut, itu bukan tanggung jawab BNPB sehingga kami tak bayar sewa karena itu bukan heli BNPB, tapi heli sewa dan dibayar sesuai yang digunakan. Kalau digunakan di luar prosedur, tidak kami bayar, gitu aja," tutupnya.(rzt)