Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sejauh ini Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 belum diajukan oleh Pemprov Riau. Hal itu dipertanyakan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat dalam paripurna yang langsung dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Senin (31/8/2020).

"Harusnya Pemprov sudah ajukan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2020. Namun, sampai hari ini saya pribadi belum melihat komitmen dan keinginan Pemprov mengajukan dan membahas bersama dengan DPRD sesuai dengan undang undang yang berlaku," ucapnya.

Pihaknya, imbuhnya, berharap Pemprov untuk menyegerakan APBD-P agar segera dibahas, mengingat kondisi sangat ini dinilai sangat tak baik di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang di tengah pandemi. Saya tidak mengetahui apa alasan Pemprov sehingga hari ini belum mengajukan APBD Perubahan untuk dibahas bersama," jelas politikus PAN ini.

"Kami orang politik akan ikut Pilkada, ada tiga pimpinan yang akan maju dan ini nanti akan pengaruhi kinerja. Kami tak tahu ini sengaja atau tidak, tapi pada awalnya pengajuannya awal Agustus, namun kok seperti diundur-undur," tegasnya.

Karena itu, ia Hartati meminta Pemprov untuk berkomitmen demi masyarakat Riau. Di sisi lain, pimpinan sidang, Zukri, meminta kepada Wagubri untuk menjadikan catatan terkait permintaan dari anggota DPRD Riau ini.

"Ini harus jadi catatan pemerintah, Pak Wagub. Secara kelembagaan, kami sudah surati pemerintah, seharusnya rancangan APBD-P sudah dimasukkan walaupun tak ada kaitannya dengan majunya pimpinan di Pilkada karena belum mendaftar. Namun, Pak Hardianto kami yakin bisa melanjutkan dengan baik," ucapnya.

Dikatakan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, untuk APBD-P 2020 sudah diusulkan Pemprov Riau ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.

"APBD-P 2020 sudah kami sampaikan ke Kemendagri, tapi karena kondisi di Jakarta lockdown, belum bisa dibahas. Mungkin dalam waktu dekat akan dibahas," ujarnya.

Namun, ditegaskan mantan Danrem 031 Wirabima ini bahwa untuk APBD-P Riau 2020 tidak ada masalah. Akan tetapi, untuk membahas APBD-P bersama DPRD Riau, masih menunggu persetujuan Kemendagri.

"Di kami tidak ada masalah, sekarang bolanya di Kemendagri," tuturnya.(rzt)