Gedung Inspektorat Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Tindaklanjut (SIM-Pelakat) sudah dibikin oleh Inspektorat Provinsi Riau. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi tindakan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Menurut Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendrawan, aplikasi ini mulai digunakan pada tahun 2021.

"Aplikasi SIM-Pelakat ini sudah mulai kami diterapkan di tahun 2021 meski masih ada perbaikan-perbaikan sedikit," ucapnya.

Mantan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo ini menambahkan, fungsi aplikasi itu dalam mewujudkan zona hijau bebas korupsi di lingkungan Pemprov Riau.

"Dengan aplikasi SIM-Pelakat ini, nanti semua surat tugas mulainya dari situ (aplikasi) pencetakannya," jelasnya.

Lalu, sambungnya, semua database temuan nantinya juga diinput di aplikasi SIM-Pelakat sehingga semua temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada databasenya.

"Jadi, apa temuannya dan siapa orang-orangnya yang terlibat, akan ketahuan di aplikasi itu dan pimpinan bisa mengecek sewaktu-waktu," tuturnya.

Melalui aplikasi ini, imbuhnya, juga untuk mengeliminasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasalnya, selama ini dirinya hanya menerima dan tanda tangan bebas temuan ASN tanpa ada databasenya.

"Sementara kami tidak punya database. Ini yang kami perbaiki. Dengan aplikasi itu, kami coba dulu masukan database tahun 2020. Temuannya apa saja dan siapa yang terlibat di situ. Jadi, by name by OPD sehingga saya tidak langsung menyetujui kalau ada masuk berkas bebas temuan pegawai," sebutnya.

"Kalau kemarin, saya mau tanda tangan, ragu. Ini orangnya ada temuan atau tidak karena kami tidak punya database. Setelah database tahun 2020, nanti kami tarik mundur database 2019 dan seterusnya. Itu harapan kami agar ke depan lebih baik lagi," tutupnya.(rzt)