Mahasiswa BEM se-Riau menduduki Gedung DPRD Riau dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di Pekanbaru, Senin (5/3/2018).

PEKANBARU (RIAUHITS.COM) - Gabungan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau menerobos masuk gedung DPRD Riau di Jalan Sudirman, Senin (5/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Jumlahnya mencapai dua ribu orang. Sebelum masuk, mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat pengamanan di depan gerbang gedung. Karena kalah jumlah, pagar yang terbuat dari besi itu berhasil dijebol mahasiswa.

Tidak sampai di situ, mahasiswa yang berhasil masuk langsung menuju ruang rapat paripurna DPRD. Pintu utama ruangan sempat rusak. Lantaran mahasiswa membuka dengan cara paksa. Dalam peristiwa yang berlangsung cepat itu sempat terjadi beberapa insiden. Salah seorang mahasiswa diamankan pihak kepolisian karena diduga menjadi provokator saat aksi.

Mahasiswa tersebut ditarik paksa oleh aparat. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju Mapolresta Pekanbaru. Saat itu sempat terjadi kontak fisik ringan antara petugas dan mahasiswa. Karena beberapa orang mahasiswa tidak terima rekannya dibawa polisi.  Dalam kejadian itu seorang aparat kepolisian juga terluka.

Insiden itu tidak berlangsung lama. Beberapa menit di dalam gedung DPRD, pintu ruang rapat paripurna yang sebelumnya terkunci berhasil dibuka mahasiswa. Seketika ruangan itu langsung penuh. Tidak ada seorang pun anggota dewan di sana. Karena sidang paripurna yang membahas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2015 Pasal 24 ayat (2) tentang pajak bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi selesai siang hari.

Di dalam ruang rapat paripurna, satu per satu perwakilan BEM melakukan orasi. Setelah itu mahasiswa melakukan sidang rakyat. Dalam sidang itu, sebanyak 65 mahasiswa menjadi wakil dari jumlah anggota DPRD. Kemudian mengesahkan pajak BBM nonsubsidi dari 10 persen menjadi 5 persen.

Presiden BEM Universitas Riau (UR) Rinaldi Pare Pare mengatakan. tuntutan yang diminta mahasiswa sama dengan yang diminta pada kedatangan sebelumnya. Menurut dia, selama kurang lebih 1 bulan DPRD mewacanakan revisi perda, belum satu pun ada progres yang signifikan. Padahal kondisi masyarakat Riau semakin terpuruk dengan harga pertalite yang mencapai Rp8 ribu.

“Coba kita bandingkan dengan Sumatera Barat. Di sana harga pertalite Rp 7.600. Kenapa di Riau bisa menjadi semahal ini,” ungkap Rinaldi saat dilansir riauhits online.

Ia bahkan menyayangkan batalnya paripurna rencana revisi Perda BBM nonsubsidi pada pekan lalu. Alasan dewan yang lebih memilih pergi kampanye dibanding kepentingan masyarakat sangat tidak logis. Bahkan dia juga sempat mengecam ketidakhadiran dewan saat aksi berlangsung.

“Kami juga mendapat kabar paripurna yang dilaksanakan hari ini (kemarin, red) sudah menyepakati pajak turun sebesar 5 persen. Jadi ini akan terus kami kawal. Dewan berjanji akan menuntaskan hingga 15 hari ke depan. Maka ini akan terus kami kawal. Jika tidak, akan ada aksi yang lebih besar lagi daripada hari ini,” sebutnya.(int)