Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Perumusan APBD Riau untuk 2019 disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi seluruh prosedur. Dalam hal ini, Pemprov Riau sudah melibatkan tim transisi dan mengakomodir program-program Gubernur Riau terpilih.

"Mungkin tidak semuanya bisa diakomodir. Tugas kami bagaimana anggaran pemerintah tetap bisa berjalan di masa transisi seperti ini," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi kala menjadi narasumber dalam seminar Bedah APBD Riau 2019 di Kantor BI Perwakilan Riau Jalan Jendral Sudirman, Selasa (22/1/2019).

Adapun dalam pengesahan APBD 2019 memang ada selisih waktu antara penyusunan RKPD 2019 seiring dengan berjalannya Pilgub Riau sehingga saat KUA-PPAS diserahkan ke DPRD Provinsi Riau, proses Pilgub belum selesai. Kondisi itulah yang membuat keterlibatan tim transisi dalam pembahasan APBD Riau pada 2019 menjadi tidak maksimal. Di sisi lain, belanja langsung lebih besar ketimbang belanja tidak langsung dari total APBD Riau 2019 sebesar Rp9,1 triliun.

Ia menerangkan, persepsi belanja langsung tidak berorientasi pada publik, dianggap sebagai hal yang keliru. Pasalnya, dalam belanja langsung, ada jatah pajak yang akan disalurkan ke kabupaten/kota dan kemudian menjadi belanja tidak langsung.

"Kemudian ada belanja dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) dalam belanja langsung dan akan menjadi belanja tidak langsung jika masuk dalam anggaran kabupaten/kota. Saya rasa hal-hal seperti ini memang harus kami luruskan," paparnya.

Selanjutnya, pada pos belanja tidak langsung tahun 2019, memang ada beberapa difokuskan ke beberapa wilayah yang dianggap membutuhkan, terutama dari sisi perbaikan infrastruktur, sektor pendidikan, dan kesehatan.(rzt)