Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kelompok kerja (Pokja) Perhutanan Sosial kembali diaktifkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tujuannya untuk menggesa percepatan penyerahan Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang ditargetkan seluas 138 ribu hektare selama dua tahun ke depan. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Riau Edy Natar Nasution setelah memimpin rapat Pokja Perhutanan Sosial di kantor Gubernur Riau, Selasa (3/9/2019).

Menurutnya, rapat itu menjadi yang kedua setelah pihaknya melakukan revisi SK keanggotaan Pokja Perhutanan Sosial Pemprov Riau. Keanggotaan SK sebelumnya diketahui dianggap tidak aktif selama lebih kurang satu tahun.

"Selama ini Pokja Perhutanan Sosial dibantu oleh para penggiat lingkungan, mereka bekerja sendiri, tapi adanya rapat percepatan Perhutanan Sosial ini, para penggiat lingkungan juga ikut bergabung bersama pemerintah dalam mencapai target-target itu," ucapnya.

Ia berharap, dengan demikian, penyelesaian permasalahan Perhutanan Sosial jauh lebih efektif dibandingkan waktu sebelumnya sebab semua sudah terangkum dalam suatu lembaga sehingga memudahkan koordinasi.

"Dengan tergabungnya beberapa lembaga itu tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah, termasuk ikut membantu menyelesaikan masalah konflik yang selama ini terjadi terkait Perhutanan Sosial ini," tutupnya.(rzt)