Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memutuskan lahan perkebunan sawit PTPN v seluas 2.800 hektar dikembalikan kepada masyarakat adat Sinamanenek, Kabupaten Kampar, Riau datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abu Bakar.

"Dikembalikannya lahan tersebut, menyebabkan rasa keadilan dan kepastian hukum menjadi jelas. Sebab, sejak lebih kurang 15 tahun lalu, masalah lahan adat Sinamanenek yang dikuasai BUMN tersebut, selalu menjadi persoalan ekonomi dan moral bagi masyarakat setempat. Hasilnya pun entah dibawa ke mana, tak dirasakan masyarakat setempat," katanya.

Ia menerangkan, perjuangan terhadap lahan yang direbut perusahaan milik negara tersebut dibisikkan Datuk Seri Syahril ketika Jokowi menerima gelar adat Melayu dari LAMR sebagai Datuk Setia Amanah Negara pada 15 Desember 2018 lalu. Kata Datuk Seri Syahril, hampir dua jam dia berbicara dengan Jokowi membicarakan berbagai masalah di Riau. Pas pada masalah tanah adat Sinamanenek yang dikuasai PTPN V, Jokowi langsung mengatakan hal itu masalah gampang.

"Kalau di bawah penguasaan BUMN gampang kami selesaikan karena di bawah kami langsung," ucap Datuk Seri Syahril mengulangi pernyataan Jokowi saat itu.

Pada Januari 2018 lalu, imbuhnya, dirinya bersama tokoh masyarakat Sinamanenek yang dipimpin KH Alwi Lc menindaklanjuti janji Presiden Jokowi itu ke Jakarta. Rombongan diterima Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko.

"Dan Alhamdulillah, atas perjuangan semua pihak 2.800 haktare lahan sawit yang selama ini dikuasai PTPN V sudah diputuskan presiden untuk diserahkan kepada masyarakat adat Sinamanenek," paparnya.

Adapun kabar penyerahan lahan PTPN V yang ternyata di luar izin itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat dengan sejumlah menteri, di Jakarta, Jumat. Rapat itu pun dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar. Menurut Datuk Seri Syahril, di samping masalah tanah yang disampaikan kepada presiden dan kini sudah direalisasi, masih ada persoalan krusial lainnya yang patut menjadi perhatian semua pihak, yakni soal Dana Bagi Hasil (DBH) dari kelapa sawit.

"Masalah ini sudah kami bicarakan dengan presiden karena ini berhuhungan dengan pihak luar, ketika itu presiden menyebutkan perlu bersabar menyelesaikannya," tutupnya.(rzt)