Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kelulusan rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum diumumkan oleh dua pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, hasil perekrutan tenaga PPPK di tiga daerah itu belum diumumkan lantaran ada kesalahan administrasi.

Karena itu, imbuhnya, hingga kini pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Baru 10 kabupaten/kota sudah mengumumkan hasil perekrutan tenaga PPPK. Tinggal Pekanbaru, Indragiri Hulu, dan Pemprov Riau saja yang belum. Itu karena ada kasalahan administrasi yang saat ini masih diperbaiki pihak BKN," ucapnya, Ahad (12/5/2019).

Dijelaskannya, rencananya memang hasil seleksi tenaga PPPK Pemprov Riau akan diumumkan pada 10 April lalu. Akan tetapi, pada tanggal itu pihaknya belum mendapatkan data nama-nama yang lulus seleksi.

"Waktu kami konfirmasi ke BKN, ternyata berkas administrasi tenaga PPPK asal Pemprov Riau masih terdapat kesalahan administrasi makanya pengumuman kelulusannya harus ditunda terlebih dahulu," jelasnya.

Padahal, kata dia lagi,sebelum adanya informasi bahwa berkas tenaga PPPK asal Pemprov Riau bermasalah. Hanya berkas tenaga PPPK asal Pekanbaru dan Indragiri Hulu yang diinformasikan bermasalah. Akan tetapi, masalah administrasi seperti apa yang terjadi, pihaknya belum bisa merincikan.

"Jadi, saat ini pihak panitia seleksi nasional BKN masih melakukan verifikasi dan evaluasi. Nanti jika proses tersebut sudah selesai maka pihak panitia seleksi nasional akan memberi informasi bahwa hasil seleksi sudah bisa diumumkan," bebernya.

Lebih jauh dikatakannya, kendati daerah lain sudah mengumumkan hasil perekrutan tenaga PPPK, tetapi peserta yang dinyatakan lulus menjadi tenaga PPPK tersebut juga belum bisa bekerja sebagai tenaga PPPK karena SK bagi yang lulus belum diberikan oleh pemerintah pusat.

"Jadim meskipun yang sudah lulus di 10 daerah tersebut sudah diumumkan, tapi mereka belum bisa bekerja juga karena mereka belum mendapatkan SK. Mungkin menunggu semua selesai diumumkan terlebih dahulu, baru dikeluarkan SK-nya," tutupnya.(rzt)