Kadiskes Pekanbaru, M Noer.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Desakan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar mencopot M Noer MBS dari Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) sebelumnya dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau (AMPR). Merespons hal itu, Wali Kota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setda Kota Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, bisa saja mahasiswa mengajukan tuntutan dan mosi tidak percaya seperti itu.

"Dari segi mahasiswa mereka juga kan selaku kontrol. Artinya, mereka melihat kinerja segala macam. Jadi, prinsipnya wali kota menampung saja," ucapnya.

Disampaikannya, bisa saja mahasiswa melakukan hal tersebut lantaran melihat terjadi hal-hal seperti ini dalam penanganan Covid-19, leading sector-nya justru tidak aktif.

"Jadi, mereka (mahasiswa) meminta pak wali untuk evaluasi. Mungkin dengan evaluasi itu karena dianggap tidak cocok, bisa aja menonaktifkan," paparnya.

Tuntutan ataupun aspirasi dari mahasiswa ini, sambungnya, akan diteruskan kepada inspektorat sebagai instansi yang mengawasi internal, termasuk masalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ada pembahasan internal. Aspirasi ini oleh pak wali akan diteruskan ke inspektorat," paparnya.

AMPR sebelumnya melayangkan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru, M Noer, yang dinilai gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di Pekanbaru. Bukan hanya melayangkan mosi tidak percaya, mereka pun meminta wali kota Pekanbaru untuk segera mencopot M Noer dari jabatan yang diemban saat ini.(rzt)