Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH.

(RIAUHITS.COM) MERANTI - Masih rendahnya komitmen PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA, khususnya di Lalang Tanjung Tebingtinggi Barat, ditanggapi oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH. Ia bahkan menyatakan siap mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar izin PT EMP dicabut seandainya tidak ada komitmen untuk dapat membantu pembangunan di Meranti.

Kades Lalang Tanjung, Muhammad Anas, mengakui minimnya kontribusi PT EMP di Tebingtinggi Barat ini. Menurutnya, sejauh ini memang belum ada kontribusi yang memadai dari perusahaan milik Aburizal Bakrie tersebut. Pasalnya, kondisi jalan di Lalang Tanjung masih banyak yang rusak dan hancur, termasuk jembatan dan pelabuhan yang sangat mengkhawatirkan.

"Hingga kini peran perusahaan belum tampak lagi," ucapnya.

Maka dari itu, ia pun meminta komitmen perusahaan agar dapat memprioritaskan upaya membantu kondisi infrastruktur di Lalang Tanjung sebab desa tersebut menjadi wilayah ring 1 di pengeboran sumur TB.

"Wajar kalau kami minta perhatian karena kami merupakan wilayah ring 1 perusahaan. Bagaimana kami yakin perusahaan mau membantu membangun daerah jika di wilayah sekitar pengeboran minyak mereka saja tidak diperhatikan?" tegasnya.

Terkait hal itu, Bupati Adil mengatakan bahwa peran perusahaan harus dapat bersinergi dengan pemerintah dalam rangka membangun daerah. Jika perusahaan itu tak mau membantu, sambungnya, dirinya siap memberikan rekomendasikan agar izin perusahaan ini dicabut.

"Kami mau mereka komitmen bangun daerah," tuturnya.

Diakuinya, dirinya tidak ingin pihak EMP Malacca Strait SA hanya mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) di Meranti tanpa memperdulikan lingkungan dan daerah setempat. Terlebih lagi, hal ini sudah tercantum di dalam UUD 1945, pada Pasal 33 ayat (3) yang disebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

"Kami akan segera panggil perusahaan yang tidak berkomitmen untuk membangun Meranti. Jangan seenaknya saja mengambil hasil bumi dan tidak peduli terhadap daerah (Meranti)," ujarnya.

"Jika perlu, kami sampaikan masalah ketidak pedulian perusahaan kepada Kementerian ESDM agar bisa dicabut izinnya," tutupnya.

Sementara itu, menurut Manajer GPA EMP Malacca Strait SA, Amru Mahali, sebagai perusahaan yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Riau, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, perusahaan berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Namun, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas perusahaan," katanya, dalam rilis pers.(rzt)