TELUKKUANTAN, RIAUHITS.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Kamis (16/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kuansing, Romi Alfisyah Putra, didampingi Wakil Ketua I, Satria Mandala Putra. Dari total 36 anggota DPRD, sebanyak 20 anggota hadir dalam rapat tersebut.

Sementara itu, tercatat 15 anggota tidak hadir, dengan rincian 11 anggota tanpa keterangan (mangkir), 3 anggota izin, dan 1 anggota melaksanakan dinas luar.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Zulkarnaen, ST, M.Si, yang menyampaikan jawaban resmi pemerintah mewakili Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby.
Dalam penyampaiannya, Sekda Zulkarnaen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kuansing yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Tahun 2025, baik berupa apresiasi maupun kritik konstruktif.

“Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, serta kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LKPJ kepala daerah merupakan laporan tahunan yang disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan melalui pembahasan LKPJ.

Melalui forum paripurna tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (yas)