Bupati Kepulauan Meranti, Irwan menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Kabupaten Meranti di Aula BPK RI Perwakilan Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau berhasil diraih oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Kabupaten Meranti di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (24/5/2019), Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si hadir didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, H Taufikurrahman.

Menurut Kepala BPK RI perwakilan Riau, Tomas Ipung Anjarwarsito, LHP Kabupaten Kepulauan Meranti sangat baik sehingga kabupaten termuda di Riau tersebut berhak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya. Turut mendampingi Bupati, antara lain, Anggota DPRD Meranti, Fauzy, Sekdakab Meranti, H. Yulian Norwis, Kepala Inspektorat Meranti, Suhendri, Sekwan DPRD Meranti, Irmansyah, Kepala BPKAD Meranti, Bambang Supriyanto, Kabag Humas dan Protokol Meranti, Herry Saputra, Kabid Akuntansi BPKAD, Eko Haryadi, Kasubag Evlap Inspektorat Meranti, Azmi dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Meranti dan BPK RI Perwakilan Riau lainnya.

Adapun penyerahan LHP Pemkab Meranti Tahun 2018 diawali dengan penayangan video dokumentasi pemeriksaan BPK RI di Kepulauan Meranti terhadap proyek fisik maupun keuangan. Kemudian, dilakukan penandatanganan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Wakil Ketua DPRD, H. Taufikurrahman, dan Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si.

Kepala BPK RI, Tomas Ipung Anjarwarsioto, mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Meranti yang sedari awal sangat komit melaksanakan UU No. 17 Tahun 2013 dengan menyerahkan LKPD lebih awal yakni, kurang dari dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya 25 Februari 2019 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, selambat-lambatnya dua bulan setelah LKPD diserahkan, BPK RI akan menyerahkan LHP Pemkab Meranti untuk pertama kali se-kabupaten/kota di Riau. Hasilnya yang didapatkan Pemkab Meranti, yakni mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab. Meranti sudah sangat handal," kata Tomas Anjar.

Diterangkannya, penyerahan LHP Pemkab Meranti Tahun 2018 itu tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan, tetapi apabila ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara, harus diungkap lantaran bakal mempengaruhi LHP BPK RI. Penyerahan LHP itu, sambungnya, juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan.

Adapun harapan BPK RI, hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab Meranti itu hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Secara rinci, keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah, Pemkab Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan Sistem Berbasis Akrual sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran, dan sisa anggaran lebih sehingga menghasilkan catatan BPK RI Pertama Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akrual secara penuh.

Selanjutnya, Pemkab Meranti sudah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual. Kemudian, belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh. Lalu, BPK RI menyarankan Pemkab Meranti untuk menerapkan sisten aplikasi secara  menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih akurat, transparan dan akuntabel.

Terkait itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada BPK RI yang telah membimbing dan membina aparatur Pemkab Meranti dari posisi Nol hingga meraih sukses seperti saat ini.

"Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses saat ini," kata Bupati.

Bupati pun mengucapkan hal yang sama kepada seluruh aparatur Pemkab Meranti yang terlibat sehingga Meranti berhasil meraih Opini WTP yang ketujuh kalinya ini.

"Semoga ke depan kualitas laporan yang disajikan semakin meningkat yang ditandai dengan ketepatan waktu pelaporan," harapnya.

Ia menambahkan, semua aparatur yang terlibat harus lebih memahami standar pemeriksaan keuangan yang semakin ketat saat ini dengan cara menggali pengetahuan terbaru sehingga mampu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

"Ke depan, sistem pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan. Mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini," sebutnya.

Lebih jauh, dengan masa jabatan yang tinggal dua tahun lagi, ia pun berharap agar yang diraih saat ini dapat menjadi legacy dan operating prosedure bagi SDM Pemkab Meranti dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Meranti, H. Taufikurrahman, dirinya turut mengapresiasi kinerja Pemkab Meranti. Ia menilai, raihan Opini WTP terhadap laporan keuangan Pemkab Meranti sangat luar biasa. Tentunya, dengan pengakuan BPK RI itu, imbuhnya, akan semakin mempermudah fungsi pengawasan DPRD.

"Kami dari DPRD Meranti sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas prestasi yang diraih Pemkab.l Meranti. Tentunya ketika itu sudah dicapai, tentu tidak sulit lagi bagi kami untuk melaksanakan fungsi pengawasan," ungkapnya.

Sementara itu, mengenai kekurangan lampiran keuangan yang harus disempurnakan dalam tempo 60 hari ke depan, ia meyakini tidak ada masalah karena Pemkab Meranti sudah melakukan perbaikan sejak dini.

"Saya kira Pemkab Meranti tidak butuh 60 hari untuk menyempurnakan laporan. Saat ini saja Bupati sudah langsung menindaklanjuti dan melaporkannya kepada DPRD," paparnya.

Ia pun berharap agar prestasi yang luar biasa atas penyajian laporan akuntabilitas keuangan Pemkab Meranti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada masa mendatang.

Adapun kegiatan penyerahan LHP Pemkab Meranti atas LKPD Tahun 2018 oleh BPK RI Perwakilan Riau itu kemudian ditutup dengan acara silahturahmi dan foto bersama.(rzt)