Kondisi udara di Pekanbaru akibat Karhutla.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menolak bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhurla) di Riau dengan mengirimkan 65 personel ke Bumi Lancang Kuning oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Alasan Pemprov Riau, petugas pemadam Karhutla di Riau sudah mencukupi dan sudah tersebar di lapangan dan terus berupaya memadamkan api pada titik-titik yang terpantau.

Penolakan itu disoroti oleh berbagai pihak, di antaranya Lembaga Pijar Melayu. Menurut Direktur Eksekutif Pijar Melayu, Rocky Ramadani, penolakan terhadap bantuan relawan dari Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan itu sangat disayangkan.

"Kami menilai pernyataan yang dilontarkan Pemprov Riau terkesan arogan, apalagi alasan menolak bantuan tim relawan tersebut dengan alasan Riau masih sanggup untuk memadamkan api di Riau," katanya.

Oleh sebab itu, tegasnya, apabila Pemprov Riau memang memiliki kesanggupan, buktikan dalam seminggu ke depan rakyat Riau tak lagi menghirup kabut asap akibat karhutla yang terus terjadi.

"Kami sangat sayangkan keputusan yang ambil Pemprov Riau sangat tidak berdasar pada kepentingan rakyat banyak. Kesanggupan yang disampaikan itu menjadi seolah bias kompetisi, namun abai pada kepentingan jutaan rakyat Riau yang sudah berminggu-minggu menghirup asap," sesalnya.

"Sudahi ego, hargai niat baik membantu dari siapa pun, apalagi sesama anak bangsa sendiri. Bukankah itu juga ada dalam etika adat Melayu yang pantang menolak niat baik?" tutupnya.(rzt)