Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rencana kenaikan tarif harga tiket pesawat dan adanya kebijakan penghapusan bagasi gratis menuai sorotan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Riau, Dede Firmansyah. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada jumlah wisatawan yang akan melancong.

"Efeknya ke pariwisata tentu sangat besar karena mobilitas orang untuk melakukan kunjungan akan berkurang dengan kebijakan ini," katanya.

Terlebih, imbuhnya, yang sangat berpengaruh lagi kebijakan maskapai penerbangan yang akan menerapkan sistem bagasi berbayar atau menghapus yang selama ini ada bagasi gratis.

"Saya rasa pemerintah harus melihat itu secara jelas, gimana cara mencapai target wisatawan kalau ini diberlakukan," paparnya.

Sebab, sambungnya, sebagai pihak travel agen sendiri, Asita menjual paket yang tentunya murah dan sesuai permintaan masyarakat. Dengan kebijakan itu, tentunya tidak ada lagi yang murah.

"Misalnya kami menjual pilihan Bandung atau Jakarta tentu yang dipilih yang murah, kalau selama ini pengalaman begitu, dan yang jelas kalau ini diberlakukan efeknya pada pemerintah tidak capai target pariwisata," sebutnya.

Adapun dengan tarif ongkos pesawat yang mahal dan biaya bagasi yang tidak murah, kata dia lagi, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan perjalanan. Sebagaimana diketahui, pada 2018 lalu, target wisman 17 juta dan hanya tercapai 16 juta, sementara target wisman pada 2019 ini 20 juta.

"Saya sangat riskan sekali tercapai itu, untuk target wisatawan nusantara tahun 2816 ini 250 juta orang. Kalau mahal kayak gini gimana mau tercapai," tegasnya.

Di sisi lain, bahkan pihak agen travel ada yang merencanakan kembali lagi menerapkan sistem overland (perjalanan darat) sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun 80 dan 90an.

"Misalnya masuk dari Sumut kemudian keluar di Pekanbaru atau Sumbar, bisa jadi itu terjadi kalau misalnya biaya bagasi dan ongkos pesawat yang besar," ungkapnya.

Ia menilai, pemerintah seharusnya dapat mengintervensi lebih jauh karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang saat ini menjadikan pesawat sebagai modal transportasi.

"Jadi, Kementerian Perhubungan bilang silakan diberlakukan jika masyarakat tidak resah, sementara dipastikan masyarakat akan menjerit dan resah dengan kebijakan ini," tutupnya.(rzt)