Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) lebih kurang sebesar Rp443 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Adapun dana BOSDA itu diketahui mengalami kenaikan hampir 100 persen dari BOSDA 2019 yang hanya sebesar Rp250 miliar.

Diharapakan, dengan anggaran sebesar itu nantinya dapat mewujudkan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK negeri tahun 2020, sesuai dengan janji Gubernur Riau, Syamsuar.

"Anggaran BOSDA kami naik menjadi Rp443 miliar," ucap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Rudyanto.

Apabila sebelumnya anggaran satu siswa Rp400 ribu pertahun, terangnya, dengan peningkatan BOSDA itu maka tahun depan menjadi Rp1,5 miliar.

"Artinya, ada peningkatan hampir 300 persen untuk satu siswa SMA/SMK pertahun, dari sebelumnya hanya Rp400 ribu, jadi Rp1,5 juta," tuturnya.

Dana BOSDA tersebut, imbuhnya, didampingi BOSNAS, yang per siswa SMK-nya akan menerima Rp1,6 juta, sementara untuk SMA Rp1,5 juta. Dengan demikian, apabila ditotal antara BOSDA dan BOSNAS, satu anak SMK biayanya Rp3,1 juta dan SMA Rp3 juta.

"Di Jawa Timur kan sudah menerapkan sekolah gratis tingkat SMA/SMK dengan biaya satu anak Rp3 juta dan anggaran itu cukup. Buktinya, sampai sekarang sekolah di sana masih jalan," ujarnya.

Ia menambahkan, atas peningkatan tersebut, apabila ada yang bertanya, apa mungkin 2020 sekokah SMA/SMK negeri gratis, ia menilai tidak ada yang tak mungkin dalam terwujudnya sekokah gratis. Hal itu karena peningkatan dana BOSDA tersebut menjadi komitmen Gubernur Riau mewujudkan sekolah gratis tingkat SMA/SMK negeri.

"Dan kami juga sudah diminta Pak Gubernur untuk menghitung kebutuhan dalam menjalankan 8 standar kurikulum sekolah yang baik," ungkapnya.

Lalu, apakah dengan BOSDA dan BOSNAS sudah mampu menutupi untuk sekolah gratis? Ia menjawab bahwa dalam aturan, sejauh ini, belum ada menetapkan standar minimum satu anak membutuhkan anggaran berapa dalam satu tahun.

"Makanya pihaknya juga tengah meminta sekolah untuk menghitung kebutuhan peserta didik pertahun berapa. Dengan begitu, diharapkan kepala sekolah harus melihat lebih jernih, jadi harus bisa melakukan efisiensi anggaran dengan 8 standar kurikulum. Mana kebutuhan yang sesuai dengan standar, itu yang diprioritaskan," urainya.

Misalnya, kata dia lagi, biaya listrik antara sekolah di Pekanbaru dan Kampar dengan jumlah ruang belajar sama, di Kampar biayanya lebih murah.

"Jawabannya karena sekolah di Pekanbaru ruangan belajarnya pakai AC. Kenapa pakai AC? Selama ini uang bayar listriknya pakai uang komite. Sekarang kalau ada pembayaran listrik apakah orang tua mau bayar?" ucapnya.

"Termasuk tenaga kebersihan sekolah, misal sekolah A membutuhkan 15 orang. Kalau masalah kebersihan, kenapa tidak memberdayakan siswa? Ini kan mendidik anak untuk menjaga kebersihan," tutupnya.(rzt)