TPA Muara Fajar Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Antrean panjang truk pengangkut sampah di Tempat Penampungan Akhir (TPA) Muara Fajar pada Sabtu (12/9/2020) menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru dalam kunjungan dewan terkait penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Pelayanan Sampah. Adapun antrean mobil pengangkut sampah ini lantaran alat berat yang bertugas menggeser sampah dalam kondisi rusak.

"Di situ kami melihat panjang antrean truk karena sampah di TPA itu penuh sampai ke pintu masuk. Hal ini karena tidak ada alat untuk menggeser sampah. Buldoser maupun ekskavator yang ada tidak bisa difungsikan karena rusak," ucap Ketua Pansus Retribusi Pelayanan Sampah, Isa Lahamid, Ahad (13/9/2020).

Ia menerangkan, alat berat yang ada di TPA Muara Fajar tidak ada lagi yang dapat dipergunakan. Di sisi lain, ekskavator yang biasanya beroperasi hari itu mengalami rantai putus sehingga tidak ada satupun alat berat yang berfungsi untuk menggeser tumpukan sampah sehingga meluber hingga pintu masuk TPA.

"Kami juga dapat laporan tadi bahwa sebagian sampah-sampah yang seharusnya dibuang di TPA itu sekarang dibuang di TPS milik PT Samhana dan satu lagi ada menginformasikan mereka membuang sampah di daerah Sungai Sibam dan itu menjadi masalah karena mengganggu masyarakat setempat. Tadi kami coba sidak, ternyata benar bahwa sekarang itu TPA Muara Fajar tidak bisa menerima sampah," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dalam rombongan Pansus ini juga hadir Roni Paslah, Doni Saputra, Ida Yulita Susanti, Firmansyah, dan Nurul Ikhsan. Menurut laporan dari DLHK Kota Pekanbaru, DLHK memiliki 8 unit alat berat yang terdiri dari buldoser dan ekskavator. Akan tetapi, dari fakta yang ada di lapangan, tim Pansus DPRD Pekanbaru hanya menemukan satu ekskavator dan saat sidak dilakukan, ditemukan bahwa alat yang satu-satunya itu dalam kondisi rusak.

Pekerja di situ mengatakan, alat berat tersebut telah rusak sejak lama dan selama ini hanya satu alat berat saja yang beroperasi. Kejadian ini pun sudah dilaporkan oleh petugas di TPA kepada DLHK.

"Mereka sudah melaporkan ke dinas terkait. Namun, tidak ada tindak lanjut, tidak ada perbaikan, penggantian alat, sampailah terakhir ini satu-satunya ekskavator rusak pada hari ini mengakibatkan sampah penuh di sana. Kenapa selama ini tidak segera diperbaiki? Kenapa tidak segera diganti jika membutuhkan unit?" bebernya.

Dikatakannya, bukan hanya berdampak bagi para petugas di TPA saja, hal ini juga menjadi momok yang menakutkan bagi para sopir sebab pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang diangkut.

"Jika sampai besok tidak bisa masuk, tentu sampah masih di atas mobil. Mereka khawatir besok tidak ada gaji," ujarnya.

Disampaikan Roni Pasla, dirinya mempertanyakan anggaran besar yang diplot untuk DLHK Pekanbaru pada tahun 2020 ini mencapai Rp100 miliar. Legislator yang juga merupakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru ini menegaskan, dirinya akan mengevaluasi DLHK.

"Ini bukan sehari dua hari. 8 unit alat berat itu sudah seperti besi tua di sana. Yang bisa digunakan hanya 1, itu pun rantainya tadi putus. Saya sama kawan-kawan di Banggar tentu akan melihat lagi anggaran DLHK kemarin hampir 98 persen terealisasikan poin-poinnya apa saja apakah itemnya masuk maintenance alat. Kami pertanyakan saat membahas anggaran 2021 ini kami tahan dulu. Ini DLHK kami perlu koreksi lebih dalam, jangan sampai kami mengeluarkan anggaran besar, namun hasilnya tidak maksimal," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Di samping itu, mengenai Ranperda Retribusi Pelayanan Sampah yang kini sedang digodok di DPRD Kota Pekanbaru, ia menyebut bahwa dengan melihat keadaan seperti sekarang ini, belum pantas adanya retribusi sebab pelayanan masih amburadul.

"Kalau kami ingin menarik retribusi, artinya ada layanan yang harus kami berikan. Kalau saja layanannya tidak ada, apalagi seperti ini, ini akan menjadi masalah dengan masyarakat. Kami masih amburadul. Permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut, ayo sama-sama kami benahi ini, jangan sampai dengan anggaran yang begitu besar, kami masih bermasalah dengan sampah. Kami ingatkan DLHK, kalau ini tidak selesai beberapa hari ini, kami akan evaluasi anggaran untuk DLHK di APBD 2021," tutupnya.(rzt)