Suasana rapat kerja pansus dengan Kadin, universitas, perusahaan, Disperindag dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.

PEKANBARU - Terdapat beberapa poin kesimpulan dan saran yang dihasilkan oleh tim Pansus. Untuk kesimpulan di antaranya yakni pengelolaan dan optimalisasi semua industri pada tahapan the best possible combination untuk pengembangan usaha lebih yang efisien, efektif dan berkualitas agar berdaya saing untuk memanfaatkan prospek bisnis ke depan.

Pengembangan dan pengelolaan semua potensi dengan pendekatan green economic dengan mengoptimalkan utilisasi ketersediaan insfrastuktur, kebijakan dan perbaikan kinerja setiap lapangan usaha untuk peningkatan status serta sosialisasi dan konsolidasi terhadap pengembangan green economic berkelanjutan.

Peningkatan jumlah dan jenis produksi derifative yang belum diproduksi

Peningkatan jumlah dan jenis R&D untuk setiap basis produksi eleofood, biofuel, eleokimia dan biomassa. Penambahan dan perbaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan industri potensi untuk pengembangan usaha.

Penambahan infrastruktur dengan pola pembiayaan publik prifate partnership. Sosialisasi dan konsolidasi pemanfaatan pembiayaan dengan pola PPP untuk perbaikan struktur ekonomi. Optimalisasi penggunaan SDM untuk pengembangan potensi industri dengan mengoptimalkan utilisasi ketersediaan insfrastuktur kebijakan dan perbaikan kinerja setiap lapangan usaha untuk meningkatkan status.

Perencanaan peningkatan kualitas SDM jangka panjang melalui pendidikan formal untuk mendukung pengembangan potensi industri, infrastruktur, kebijakan dan peningkatan status lapangan usaha serta sosialisasi dan konsolidasi.

Sedangkan untuk saran yakni, pembangunan dan pengembanga industri sawit dan sagu memerlukan keseriusan dan komitmen dalam penyediaan bahan baku berkelanjutan penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga dapat menurunkan biaya logistik dan secara khusus dan sekurangnya kurangnya ada sembilan aspek yaitu menjadi perhatian dari infestor untuk masuk ke daerah dan ini harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Sembilan aspek tersebut ialah akses lahan, infrastruktur dasar, perizinan usaha, peraturan daerah, biaya transaksi, kapasitas dan integritas pimpinan Daerah interaksi Pemda dengan pelaku usaha program pembangunan usaha swasta keamanan dan penyelesaian konflik.

Penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan pengolahan limbah serta pembangunan pelabuhan 2015-2025 yang dilengkapi kebijakan anggaran pada semua instansi terkait dan berkordinasi dengan instansi terkait secara vertikal.

Perlu dilakukan singkronisasi program dan koordinasi kegiatan antar semua sektor yang terkait baik antar sesama pemerintah maupun antar dunia usaha.***