Sekda Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kemampuan Yan Prana Jaya mulai dipertanyakan DPRD Provinsi Riau meski ia baru saja ditetapkan sebagai Komisaris Utama Bank Riau Kepri melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa malam tadi. Terlebih, saat ini Yan Prana juga memegang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, dirinya melayangkan kritik lantaran khawatir jabatan Komisaris Utama ini akan berdampak pada pembahasan APBD-P 2020 dan APBD murni 2021 mendatang.

"Sekda (Yan Prana) ini beban kerjanya berat, ditambah lagi jabatan Komisaris Utama BRK. Nanti kami khawatirkan bank ini tak berkembang. Dia ada ilmu perbankan enggak? Kalau ada, permasalahan bisa enggak komunikasi antara komisaris dengan direksi. Mampu ndak? Ini kami pertanyakan," ucapnya, Rabu (16/9/2020).

Disampaikannya, Yan Prana dihadapkan dengan keterlambatan pembahasan APBD Perubahan. Padahal, Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ditambah dengan tugas sebagai Komut BRK yang pastinya sudah tentu berat

"Jadi, mampu gak? APBD-P telat masuk. Ini kerjanya Sekda, ini ditambah Komut, bisa jadi tak dikirim-kirim Draft APBD Murni," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengkritik hal ini sebab khawatir nantinya banyak hal yang terkendala dari rangkap jabatan yang berat tersebut. Adapun sebelumnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) menetapkan Yan Prana Jaya sebagai Komisaris Utama (Komut), Andi Buchori sebagai Direktur Utama (Dirut). Rapat yang dihadiri 21 tamu undangan yang juga pemegang saham perbankan plat merah itu menetapkan HM Suharto sebagai Direktur Dana dan Jasa.

Kemudian, untuk Direktur Operasional BRK, Said Syamsuri. Penetapan calon Direktur Operasional ini berlangsung cukup lama sebab sempat dilakukan voting untuk penetapannya, apakah Denny Mulya Akbar atau Said Syamsuri. Akan tetapi, hasil voting Said unggul dari Denny Mulya Akbar.(rzt)