Pjs Bupati Inhil H Rudyanto (kanan) menyerahkan LKPj 2017 kepada pihak BPKP Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru.

TEMBILAHAN - Kurun waktu 4 tahun belakangan ini, pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah banyak perubahan yang membanggakan. Terutama dari sektor infrastruktur jalan, jembatan, jerambah dan lain sebagainya.

Dinilai sukses, bahkan pemerintah pusat, melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, sempat memuji program itu, bahkan ingin menerapkannya di seluruh Indonesia.

Yang lebih nyatanya adalah program unggulan yakni program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Program ini sangat dirasakan masyarakat. Selain itu konsep DMIJ merubah Indragiri Hilir menjadi daerah yang cukup berkembang pada sektor pembangunan. Konsep itulah yang diminta pusat agar Bupati Inhil, mempresentasikannya.

Pjs Bupati Inhil H Rudyanto didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Inhil H Yulizal, dalam kunjungan ke sejumlah desa.

Pembangian kue pembangunan program DMIJ disesuai dengan tipelogi desa. Terendah, desa mendapatkan anggaran Rp350 dan tertinggi hingga mencapai Rp1,2 miliar per tahun. Dengan dana sebesar itu, desa bebas membuat dan membangun apa saja sesuai keperluan dasar masyarakat.

“Menurut Dirjen waktu itu, program ini yang terbaik dan akan dijadikan model pengembangan pembangunan desa yang ada di seluruh Indonesia,” kata Pjs Bupati Inhil H Rudyanto.

Maknanya, DMIJ dinilai telah berhasil untuk menggesa pembangunan mulai dari tingkat desa. Jika apa yang disampaikan Dirjen Otda tersebut bisa terealisasi maka akan banyak daerah-daerah lain yang akan belajar langsung ke Inhil dalam pelaksanaan DMIJ. Di tahun pertama, program yang digagas Bupati Inhil itu sudah over prestasi.

Pjs Bupati Inhil H Rudyanto saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka melihat pembangunan desa di Kecamatan Enok

Pujian yang dilontarkan Dirjen Otda tersebut, diakui bupati bukan malah membuat dirinya terlena. Namun bagai mana ia akan bekerja lebih keras lagi agar program ini semakin baik di tahun-tahun mendatang. Agar program unggulan Pemkab Inhil itu berjalan semakin baik, bupati telah menginstruksikan kepada seluruh pelaku DMIJ agar mengelola keuangannya dengan pola transparansi.

Atau sering disebut dengan manajemen masjid. Segala bentuk uang keluar dan uang masuk harus dibuatkan rincianya dan diumumkan pada setiap kesempatan. “Tulis juga di papan pengumuman dan letakkan di depan kantor desa. Jadi siapa saja yang ingin mengetahui debit dan saldonya bisa kapan saja melihatnya,” sebut Pjs Bupati.

Agar pelaksanaan program unggulan ini semakin membaik dan berkualitas setiap tahunnya, Pemkab Inhil terus berkomitmen untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Dengan melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan Pjs Bupati yakin ke depan DMIJ akan semakin baik dan memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat.

Bagi desa yang sudah melaksanakan program ini dengan baik, tentu mendapat apresiasai positif atas keberhasilan-keberhasilan tersebut. Keberhasilan itu hendaknya dapat dipertahankan sehingga tujuan dari lahirnya DMIJ semakin sempurna. Berdasarkan beberapa kali hasil evaluasi, DMIJ cukup baik dan pantas untuk dilanjutkan.

Pjs Bupati Inhil H Rudyanto melantik pejabat kepala desa di Inhil

Oleh karena itu, lanjut Rudyanto, yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, tidak ada salahnya jika eksekutif dan legislatif melakukan pembahasan terkait legalitas DMIJ. Apalagi salah satu landasan lahirnya program itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari seluruh lapisan sosial.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai leading sector dari program ini terus dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai kekurangan. Evaluasi dari berbagai lini merupakan bukti bahwa program DMIJ adalah sebagai roh pembangunan hingga beberapa tahun ke depan.

Selain itu, kepada 236 pendamping Program Desa Maju Inhil Jaya tetap diingatkan agar melakukan sosialisasi dengan benar dan tidak salah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama tentang penggunaan dana dari program tersebut. Pasalnya jika ada informasi yang salah tentu akan terjadi salah pengertian.

“Tapi dengan telah berjalannya program ini seluruh desa dan kelurahan sudah dapat memiliki lembaga PAUD baru. Angka partisipasi kasar (APK) yang ditargetkan pemerintah pusat sudah melebihi target,” tutupnya.(adv/izl)