Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rapat koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota se-Riau membahas barang milik daerah, baik lahan atau bangunan akan digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau besok (2/5/2019).

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, pihaknya akan meminta masukan mengenai aset Pemprov Riau yang tersebar di kabupaten/kota.

"Jadi, aset Pemprov Riau di daerah kami lakukan identifikasi. Kami sudah mengirim surat agar kabupaten/kota memberi masukan atau usulan terhadap aset Pemprov Riau yang tidak dimanfaatkan secara fisik," katanya.

"Nanti masukan dan usulan itu lah yang kami bahas saat Rakor. Misalnya ada usulan hibah atau pinjam pakai dan lainnya dari kabupaten/kota terhadap aset itu," paparnya.

Ia menerangkan, untuk pengamanan aset yang ada di daerah pihaknya akan melakukan penerbitan kepemilikannya berbentuk sertifikat.

"Karena sertifikat itu yang mengeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka nanti saat Rakor itu kami akan lakukan MoU dengan BPN, dalam hal pengurusan sertifikat tanah milik Pemprov Riau," tuturnya.

Oleh karena itu, sambungnya, Pemprov Riau juga telah menyampaikan permohonan untuk melakukan kesepakatan MoU dengan BPN dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut.

"Termasuk nanti cara penyelesaian permasalahan tanah yang ada," tutup mantan Penjabat Bupati Kampar itu.

Diketahui, penertiban pengelola aset merupakan salah satu program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar. Akan tetapi, dalam program 100 hari itu, Pemprov Riau fokus terhadap pembenahan aset berupa kendaraan dinas. Pasalnya, untuk aset lainnya, seperti lahan dan bangunan tidak mungkin terkejar dengan sisa waktu yang ada.(rzt)