Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Layanan konsultasi kepada KPU kabupaten dan kota di Provinsi Riau sejak hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April hingga kini diberikan oleh KPU Provinsi Riau. Konsultasi itu berupa konsultasi langsung ataupun melalui sambungan telepon seluler.

"Kami selalu standby di kantor sejak tanggal 17 April lalu. Ada KPU kabupaten dan kota yang langsung datang ke KPU provinsi. Tapi lebih banyak melalui sambungan telepon yang kami layani penuh siang dan malam," ucap Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir SH LLM, Selasa (23/4/2019).

Adapun konsultasi itu sejauh ini dipimpin langsung oleh Divisi Teknis KPU Provinsi, Drs Joni Suedi, bersama Divisi Hukum, Firdaus SH, Divisi SDM, Nugroho Notosusanto SIP, dan Divisi Data, Abdul Rahman SE. Diakui Ilham, dirinya menyadari bahwa sejak hari pertama pemungutan pastinya banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan. Permasalahan itu, imbuhnya, tak boleh dibiarkan dan harus cepat diselesaikan hingga tuntas.

"KPPS berkonsultasi ke PPS, begitu pula PPS ke PPK, dan seterusnya PPK ke KPU kabupaten kota, dan KPU daerah berkonsultasi ke KPU provinsi. Dan pendampingan serta penguatan ke jajaran ke bawah di lakukan dalam bentuk supervisi dan monitoring," paparnya.

"Di Riau selama proses hari pemungutan dan penghitungan ada kurang lebih sekitar 129.894 orang penyelenggara Pemilu yang terlibat, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa, kelurahan yang tersebar di 12 kabupaten/kota," sambungnya.

Ia menerangkan, jumlah sebanyak itu harus dikendalikan dengan satu pemahaman yang sama, tidak boleh berbeda. Oleh sebab itu, ruang konsultasi berjenjang suatu kebijakan dilakukannya sebagai suatu upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan sejak tanggal 17 April lalu.

Terlebih lagi, dalam pandangannya, dari tanggal 18 April hingga 5 Mei 2019 merupakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK/kecamatan sehingga pasti banyak kompleksitas permasalahan yang timbul. Belum lagi permaslahan lain muncul, antara lain, banyak penyelenggara di tingkat PPS dan PPK jatuh sakit karena kelelahan dan mengalami kecelakaan selama menjalankan tugas. Bahkan, ada yang meninggal dan ada pula yang masih dirawat di rumah sakit.

"Sementara di posisi ini proses rekapitulasi di tingkat PPK tetap harus jalan, tidak boleh terhenti karena ada satu PPK proses rekapitulasinya terhenti, dampaknya dapat mengganggu proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, provinsi bahkan nasional. Ini yang sedang kami berlima di KPU Provinsi jaga dan supervisi terus-menerus," tutupnya.(rzt)