Hotel Aryaduta.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Dinas dan biro terkait di lingkungan Pemprov Riau akan segera dikumpulkan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, dalam rangka membahas jatah deviden Hotel Aryaduta Pekanbaru. Diketahui, hotel yang berlokasi di Jalan Diponegoro tersebut berada di atas tanah yang tercatat sebagai aset milik Pemprov Riau, dengan ketentuan wajib menyetor sebesar Rp200 juta ke Pemda dari total penghasilan bruto mereka.

"Pak Gubernur masih cari waktu luang untuk pertemuan ini. Kemungkinan besar kami (Pemprov) akan undang kembali pihak Lippo Karawaci (pengelola Hotel Aryaduta)," tutur Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Darusman, Kamis (9/5/2019).

Adapun pertemuan yang rencananya akan dilangsungkan dalam waktu dekat itu juga untuk membahas teknis lainnya sebelum berhadapan langsung dengan manajemen Lippo Karawaci, sebagai perusahaan yang mengelola Hotel Aryaduta. Sebelum pertemuan, pihaknya sudah menyampaikan akar permasalahannya kepada Gubti beberapa waktu lalu.

Diterangkannya, beberapa hal penting yang harus dibicarakan langsung dengan pihak manajemen dan tidak bisa disampaikan dengan surat, antara lain, soal pembangunan ballroom tanpa pemberitahuan ke Pemprov Riau, padahal fasilitas itu merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan pihak hotel dari sisi bisnis.

"Dalam MoU juga nggak ada mengenai itu (balroom)," ungkapnya.

Kemudian, Pemprov pun mengkaji kelayakan nilai aset yang dimiliki dengan menggunakan jasa akuntan untuk mengetahui berapa besaran nilai ideal untuk tanah dan bangunan hotel Aryaduta tersebut. Dari penghitungan pajak, diperkirakan pendapatan hotel tidak kurang dari Rp30 miliar setahun, sedangkan Pemprov hanya menerima Rp200 juta atau kurang dari 1 persen

Ia menegaskan, Pemprov sudah mengajukan 3 opsi untuk pemerataan deviden per tahun, yakni 15 persen, 10 persen, dan opsi terkecil 5 persen.

"Kalau mereka setuju dengan 5 persen saja, perkiraan Rp1,5 miliar," tutupnya.(rzt)