Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk memperhatikan mutu pendidikan di Riau. Pasalnya, dari catatan Dewan Pendidikan Riau, terjadi penurunan mutu pendidikan di Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Adapun dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Riau tercatat baru mencapai 78 persen, sedangkan nasional mencapai 82 persen. Menurut Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson, terdapat sejumlah indikator yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di kawasan setempat.

"Tentu ini ada tolak ukur kenapa sampai menurun. Menurut kami, pertama, itu berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan tenaga pendidik. Kemudian kualitas tenaga pendidik, pemerataan guru-guru di kawasan perkotaan dan perdesaan, standar belajar mengajar, dan juga fasilitas pendidikan. Kami minta komitmen gubernur untuk membenahi ini," ucapnya, Kamis (2/5/2019).

Ia menerangkan, agar dapat membenahi persoalan pendidikan di Riau, Pemrov Riau tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sebab, dalam membangun pendidikan, dibutuhkan keseriusan untuk membangun aspek-aspek yang menunjang.

"Kalau mau bersama provinsi dan kabupaten-kota sepakat buat pola mutu pendidikan yang sama dengan daerah lain yang lebih maju. Ini harus merata diterapkan, tidak hanya di kota saja. Selama ini belum sinkron polanya, provinsi dan kabupaten-kota jalan sendiri-sendiri. Kami juga mencatat banyak persoalan pendidikan yang menjadi laporan masyarakat kepada komisi V selama ini," terangnya.

Politikus Demokrat itu menambahkan, pihaknya pun menyoroti pemerataan tenaga pengajar. Tenaga harus didistribusikan secara merata sampai ke pelosok. Jangan sampai menumpuk di perkotaan saja.(rzt)