Hotel Aryaduta Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penutupan ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Ancaman itu akan dilaksanakan apabila PT Lippo Karawaci selaku induk hotel tidak mengabulkan permintaan pemerintah setempat soal kenaikan dividen. Sebelum Pemprov Riau mengambil langkah tegas, pihak Lippo Karawaci akan diundang untuk dimintai kepastian terkait kenaikan dividen. 

"Kami dalam waktu dekat ini akan mengundang pihak Lippo Karawaci untuk membahas permasalahan kami dengan Aryaduta, soal keinginan kami memorandum MoU lama untuk meningkatkan dividen," kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman.

Ia menerangkan, MoU yang lama tak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

"MoU lama kan ballroom mereka itu tidak ada dan dibangun tanpa seizin kami. Jadi, di MoU itu tidak ada ballroom hotel Aryaduta. Itu mereka buat sendiri," jelasnya. 

Ditegaskannya, dengan adanya penambahan gedung ballroom, Pemprov Riau akan mengambil langkah peningkatan dividen. 

"Kalau mereka memang tidak mau membayar dividen dengan yang kami inginkan maka kami tutup ballroom-nya ataupun dengan hotelnya sekalian," tuturnya.

"Kami sterilkan aset kami di sana. Itulah lagi karena dividennya tidak sesuai lagi, tapi ini kami bicarakan dulu dengan Pak Gubernur," paparnya.

Ditambahkannya, dengan profit Aryaduta sebesar RpRp30 miliar per tahun termasuk pajak, tidak wajar apabila dividen yang diterima Pemprov Riau hanya Rp200 juta per tahun 

"Profit mereka itu kalau kami hitung sudah masuk pajak sekitar Rp30 miliar per tahun, tapi kenyataan selama ini kami hanya mendapat dividen Rp200 juta per tahun," jelasnya. 

Lebih jauh, menurutnya, apabila 5  persen saja dari Rp30 miliar itu dividen bisa masuk ke kas daerah, akan bermanfaat untuk masyarakat Riau. 

"Kalau 5 persen saja kami ambil dari Rp30 miliar itu, sudah Rp1,5 miliar dividen yang masuk ke kas daerah. Itu kan lumayan besar kalau untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ucapnya.

"Jadi, selama ini kami keras-keras bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat Riau juga agar bisa menikmati hasil dari itu (dividen hotel Aryaduta). Intinya kami minta tambah. Sesuai surat awal, kita minta kenaikan 5, 10, atau 15 persen," tutupnya.(rzt)