Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Distribusi vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat untuk dibagikan kepada masyarakat Provinsi Riau masih dinanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan (Menkes), vaksin Sinovac ini akan dibagikan untuk 6 kelompok prioritas vaksinasi.

"Vaksin dalam waktu dekat sesuai dengan keputusan dari Menkes. Vaksin yang akan di distribusikan tetap sesuai skala prioritas. Prioritas akan dibagikan untuk 6 kelompok prioritas diantaranya, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan yang lainnya," ucap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Riau, dr Indra Yovi, Rabu (30/12/2020).

Disampaikannya, sesuai dengan keputusan Menkes, masyarakat bakal menerima SMS pengingat vaksin, sementara pelaksanaan teknis pembagian vaksin saat ini sedang digodok Diskes Riau terkait alur dan teknisnya. Terkait vaksin yang akan diterima Provinsi Riau, sambungnya, hingga kini pihaknya pun belum mendapatkan inforamasi pasti soal waktu pengiriman.

“Jumlah vaksin yang disediakan belum bisa dipastikan berapa yang disiapkan untuk Riau. Keputusan berdasarkan jumlah vaksin yang didapatkan," paparnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan ada enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus Corona di Indonesia, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menekes.9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Palaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019. Enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical, Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac Biotech ltd.

Di sisi lain, ada 6 kelompok prioritas penerima vaksinasi, yaitu:

1. Kelompok garda terdepan: Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum.
2. Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi.
3. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif).
5. Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

(rzt)