Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Keseriusan agar daerah turut serta mengelola Blok Rokan bersama Pertamina setelah masa kerja PT Chevron habis ditunjukkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Pekanbaru, Jumat (31/8/2019).

"Kami dalam hal ini masyarakat Riau siap bersama-sama dengan Pertamina yang telah ditunjuk untuk mengelola Blok Rokan, kami menunggu, tapi belum ada pertemuan dengan Pertamina sudah hampir satu tahun. Maka kami berharap melalui komisi VII bisa memanggil pertamina, SKK Migas, dan instansi terkait untuk kami bisa berunding," ucap Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abubakar.

Menurutnya, keinginan Riau ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menindaklanjuti pertemuan Wamen ESDM tahun lalu dan juga pernyataan Presiden Jokowi saat diberikan gelar adat akhir tahun lalu, yang mengatakan Riau diberikan seluas-luasnya keleluasaan sesuai kemampuan daerah agar bisa Riau masuk dalam mengelola Blok Rokan.

"Yang mengelolanya bukan LAM, tapi badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik LAM itu sendiri, kami mempersiapkan itu," jelasnya.

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, M Nasir didampingi anggota DPR RI Moreno Suprapto, pihaknya akan mencari solusi agar Riau juga bisa ikut mengelola Blok Rokan itu.

"Ini Riau harus dapat bagian dan dibagi rata, sebagaimana yang telah dilakukan Freeport, saat itu mengikutsertakan Inalum. Jadi, wajar Riau juga bisa mendapatkan hal yang sama. Kami di Komisi VII terus men-support ini," tuturnya.

Ditambahkannya, Komisi VII akan mengatur jadwal untuk memanggil Wamen ESDM, Pertamina, LAM, BUMD Riau, dan gubernur untuk mendudukkan hal tersebut.

"Kami atur jadwal agar bisa baik negara maupun daerah mendapatkan keuntungan yang sama," tutupnya.(rzt)