Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Keterangan dan kejelasan soal Surat Keputusan (SK) Embarkasi Haji Antara Riau (EHA) dari Kementerian Agama (Kemenag) RI hingga saat ini belum diperoleh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Adapun kekhawatiran kini mulai muncul bagi Jemaah Calon Haji (JCH) Riau.

Terlebih lagi setelah kantor Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin belum lama ini disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan Ketua PPP, Romahurmuzy. Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, mengatakan jemaah Riau mulai gelisah karena belum ada kepastian SK EHA Riau.

"April harusnya sudah ada keputusan awal, ini orang-orang (jemaah calon haji) sudah pada gelisah juga," ucapnya, Jumat (22/3/2019).

Ia menambahkan, tak hanya Riau, ada delapan provinsi lain juga mengalami hal serupa, yaki menunggu kepastian. Beberapa daeraha itu, misalnya, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Mereka khawatir karena SK belum diteken Menteri Agama, Lukman Hakim.

"Sampai hari ini belum ada satu pun provinsi yang diterbitkan SK-nya oleh Menteri Agama. Kenapa dan kapan? Kami tak bisa menjawabnya," ungkapnya.

Kendati demikian, ia menegaskan tak ingin menduga-duga, apakah karena SK yang menunggu penandatangan di meja Menteri Agama turut dibawa KPK.

"Apakah karena barang itu (SK) terletak di ruangan dan disegel oleh KPK kita tak tahu.  Yang jelas kami masih terus menunggu, sama dengan delapan provinsi lainnya," jelasnya.

Oleh sebab itu, sambungnyam Pemprov Riau berharap dalam waktu dekat mendapat kepastian penerbit SK EHA Riau sehingga proses lainnya yang menyangkut persiapan keberangkatan jemaah dapat dilelang.

"Jika sampai dua bulan efektif menjelang keberangkatan tak ada kepastian, ya, kami harus ambil sikap. Apa sikapnya, tentu kami lapor dulu dengan Pak Gubernur. Karena tak mungkin jemaah telantar," tutupnya.(rzt)